PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak, Begini Respons Pj Walikota Makassar

Rabu, 3 Februari 2021 17:52

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dana hibah dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tak kunjung cair membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengancam mogok bayar pajak.

Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan ancaman tersebut tidak menghadirkan solusi. Persoalan seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin.

“Kita tidak melihat itu ancaman, itu cuma ungkapan rasa keprihatinan. Kita harus respon, kita cari solusi enggak bisa sendiri-sendiri apalagi kalau menggunakan istilah ancaman-ancaman. Tidak pernah ada solusi yang baik dan berkesinambungan kalau solusi itu berbasis pada ancaman,” ungkapnya, Rabu (3/2/2021).

Menurut Rudy, semua jelas dari dari pemerintah pusat. Sehingga untuk menghadirkan solusi yang tepat harus mengikuti aturan yang ada.

“Tetapi kita harus menghasilkan solusi berbasis kepala dingin, semua dengan tetap mengedepankan norma-norma etika dan regulasi-regulasi yang harus kita lalui untuk mencapai solusi tersebut. enggak ada kita melihat sebagai ancaman. Beliau sahabat saya,” terangnya.

Menurut Rudy, keterlambatan pencairan dana hibah pariwisata dikarenakan mekanisme administrasi. Sehingga dana pariwisata yang seharusnya cair di tahun 2020 itu dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

“Tadi ke pak Anggiat saya minta maaf sebagai pemerintah karena ada keterlambatan di dalam proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga pencairan itu tidak bisa kami ekseskusi sampai dengan tahun anggaran 2020,” sebut Rudy.

Akan tetapi, Rudy menyebut pihaknya dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar masih akan berupaya mencarikan solusi lewat aturan-aturan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Apalagi dana hibah tersebut juga diklaim bisa meningkatkan ekonomi Kota Makassar ditengah pandemi.

“Kita sudah sepakat tadi sama Pak Anggiat, kita akan balas lagi surat dari Kementerian Pariwisata yang sebenarnya tersirat bahwa sudah tidak bisa dipindahkan ke 2021. Tapi kita akan coba mendapat kebijakan baru dari Kementerian Keuangan yang memang secara regulasi memiliki kewenangan untuk menentukan atau membuat juknis pemanfaatan dana hibah,” tukasnya.

Ia pun berencana akan memboyong PHRI Sulsel untuk menemui langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati agar masalah ini disebut selesai dengan transparan dan saling menopang antara pemerintah dengan pengusaha.

“Insya Allah kalau beliau berkenan Pak Anggiat saya mau mengajak, kita sama-sama kesana supaya kita saling support,” pungkas Rudy.

Sebelumnya, pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Makassar.

Berdasarkan pantauan, aksi itu dimulai sekira pukul 09.30 WITA. Secara bergantian, orator berorasi di atas mobil bak terbuka mendesak pencairan dana hibah pariwisata.

“Cairkan kodong itu dana hibah, kami sangat butuhkan. Jangan karena persoalan pilkada kami jadi korban,” kata salah satu orator.

Massa juga meminta langsung bertemu dengan ketua DPRD Makassar. Aspirasi kemudian diterima di ruangan Badan Anggaran (banggar).

Jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu dekat, pengusaha mengancam menunda pembayaran pajak terhitung mulai maret 2021 mendatang.

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp 180 milyar lebih pajak,” tutupnya. (ikbal/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI