PHRI Sulsel Ancam Tak Bayar Pajak

Rabu, 3 Februari 2021 12:02

Aksi unjuk rasa PHRI Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dana hibah untuk hotel dan restoran gagal dicairkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Padahal hal itu sangat dibutuhkan pengusaha tersebut.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan. Mengingat hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi covid 19 yang berkepanjangan.

“hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya, Rabu (3/2/2021).

Tuntutan PHRI yaitu meminta pemerintah kota melakukan langkah agar pencairan bisa secepatnya. Upaya diskresi bisa dilakukan. Dewan diharapkan mendukung langkah tersebut.

“Pj Wali Kota bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja di situ,” tambahnya.

Kekecewaan itu membuat pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Makassar.

Berdasarkan pantauan, aksi itu dimulai sekira pukul 09.30 WITA. Secara bergantian, orator berorasi di atas mobil bak terbuka mendesak pencairan dana hibah pariwisata.

“Cairkan kodong itu dana hibah, kami sangat butuhkan. Jangan karena persoalan pilkada kami jadi korban,” kata salah satu orator.

Massa juga meminta langsung bertemu dengan ketua DPRD Makassar. Aspirasi kemudian diterima di ruangan badan anggaran (banggar).

Jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu dekat, pengusaha mengancam menunda pembayaran pajak terhitung mulai maret 2021 mendatang.

Komentar