Harusnya Gaji Menteri, Direksi BUMN hingga BPIP yang Dipotong, Bukan Insentif Nakes

Kamis, 4 Februari 2021 17:46

Ilustrasi tenaga kesehatan. (Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Tokoh warga Nahdlatul Ulama (NU), Gus Umar Hasibuan ikut prihatin atas rencana pemerintah memangkas insentif tenaga kesehatan (nakes).

Menurut Gus Umar, dibanding memotong insentif nakes yang berjuang di garda terdepan melawan pandemi Covid-19. Pemerintah menurutnya lebih baik memotong gaji pejabat lainnya.

“Bu menkeu yth; Mustinya jgn Insentif nakes yg dipotong. Kenapa bukan gaji menteri, pejabat ess 1 serta direksi BUMN dan Komisaris yg dipangkas gajinya? Why ????,” tegasnya dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (4/2/2021).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu ikut menambahkan daftar pejabat lainnya yang gajinya besar dan harusnya dipotong.

“Plus gaji BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), staf khusus Presiden Milenial dll,” sebut Said Didu.

Kritikan lebih keras juga disampaikan oleh aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi.

“Hak nakes yang diujung tombak untuk menjaga kesehatan rakyatpun kalian potong. Tapi giliran Buzzer JAHANAM pemecah belah rakyat kalian perbesar biaya perawatannya,” katanya di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.

Nicho mengkhawatirkan adanya mogok kerja jika ada pemotongan insentif untuk para nakes di tengah melonjaknya Covid-19.

“Jika para nakes total mogok kerja maka kita akan menyaksikan mayat bergelimpangan,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah menghentikan gaji untuk para buzzer yang kerjanya selalu melakukan adu domba dan memecah belah bangsa. “Kalau buzzer mogok bagus,” ungkap Nicho.

Komentar