Jika Pilkada Digelar 2024, Ini Pengaruhnya ke Anies Baswedan dan Nurdin Abdullah

Kamis, 4 Februari 2021 16:23

Anies Baswedan dan Nurdin Abdullah

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang berdasarkan amanat Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada hingga saat ini masih menjadi polemik.Tak sedikit yang ingin merevisi UU tersebut, dan begitupun sebaliknya tetap ada yang ngotot untuk mempertahankan.

Pengamat politik Universitas Bosowa, Arif Wicaksono, mengungkapkan isu revisi UU Pemilu tentu berdampak kepada beberapa Pilkada di tingkat provinsi. Mulai dari DKI Jakarta hingga Sulawesi Selatan.

Arif Wicaksono mencoba membandingkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) yang masa pemerintahannya akan berakhir pada 2023 mendatang. Dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang setahun lebih cepat akan menyelesaikan masa tugasnya.

Seperti diketahu, baik Anies maupun Nurdin selama ini sering diisukan berpeluang untuk maju di Pilpres. Ada beberapa hal yang disamakan dan adapula yang menurut Arif tetap memiliki perbedaan dalam hal peluang.

“Kalau soal itu (popularitas dan elektabilitas) menurut pendapat saya begini. Pertama, Nurdin di Sulsel, berbeda konteksnya dengan Anis di DKI. Anis di DKI sangat ditakutkan untuk maju sebagi RI 1 di Pilpres. Karena jika Anis menang, maka akan berimbas ke status partai tertentu yang selama ini dianggap menjadi pemenang pemilu. Makanya rezim Pak Jokowi, terutama partai pendukung utama, tidak akan membiarkan hal itu terjadi,” kata Arif, kepada Fajar.co.id, Kamis (4/2/2021).

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan, meskipun Nurdin Abdullah disamakan levelnya dengan Anis, pengaruhnya akan kurang signifikan dibanding Anies jika garisnya ditarik ke Pilpres.

Politik di DKI Jakarta kata Dekan Fisip Unibos itu sangat kompleks karena jadi pusat Indonesia. Sementara di Sulsel, Nurdin Abdullah bisa terhambat faktor geopolitik. Lain halnya jika NA maju sebagai cawapres.

“NA meskipun sama levelnya dengan Anis, tapi pengaruhnya kurang signifikan jika garisnya ditarik ke Pilpres,” tuturnya.

“Keputusan pilkada serentak 2024 masih jadi pembahasan di badan legislasi DPR, karena ada beberapa partai politik yang berkepentingan untuk pilkada serentak di tahun 2022 atau 2023, meskipun pemerintah menetapkan lain,” lanjutnya.

Khusus DKI Jakarta, jika Pilkada 2022 ditiadakan. Maka gubernur akan dijabat oleh pelaksana tugas dari salah satu pejabat eselon I Kemendagri sampai pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurutnya, dalam konteks pilkada di Sulsel, tergantung regulasi yang mana yang akan berlaku. Jika keputusan pemerintah yang diikuti, maka di 2023 pemerintahan Nurdin Abdullah akan berhenti. Hingga tahun 2024, Sulsel akan dipimpin oleh Plt Gubernur.

“Tapi saya pikir tidak terlalu ada dampaknya juga ke pak NA, karena afiliasi politik beliau, relatif sama dengan pemerintah pusat saat ini. Relatif tidak ada dampaknya terhadap karir politik Nurdin. NA tetap bisa mencalonkan diri lagi di 2024, sebagai apapun. Mau maju lagi sebagai calon gubernur boleh, mau maju sebagai calon wapres misalnya juga bisa,” imbuhnya.

Terpisah, Nurdin Abdullah sebelumnya telah membeberkan persiapan karir politiknya. Ketika ia ditanyakan terkait kesiapannya untuk maju di periode kedua, Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa majunya ia untuk periode kedua tergantung dari masyarakat.

“Saya mulai jadi bupati, karya saya yang mengangkat saya. Jadi periode pertama apa yang saya kerjakan itulah yang mengangkat saya ke periode kedua,” kata Nurdin Abdullah, beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Banteng dua periode itu yakin bahwa masyarakat dapat menilai pemimpin yang betul-betul bisa menjalankan pemerintahan. Dan itu, dapat dilihat dari apa yang telah dikerjakan selama ini.

“Dua periode menjadi bupati itulah yang mengangkat saya menjadi gubernur. Jangan lagi kita berpikir mau dua kali. mau tiga kali. Ya nda usah. Kerja saja. Rakyat merasakan hasilnya,” tutur Nurdin. (mg10/fajar)

Komentar