Dituding Dukung Kudeta di Myanmar, Cina Beri Respons Begini

Jumat, 5 Februari 2021 18:31

Pendukung NLD meneriakkan slogan-slogan di depan kedutaan Myanmar selama unjuk rasa setelah militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di Bangkok, Thailand, Senin (1/2/2021). Foto: ANTARA /REUTERS/Athit Perawongmetha/FOC/sa

FAJAR.CO.ID– Dewan Keamanan PBB menduga Cina menghalangi upaya penggagalan aksi kudeta militer di Myanmar. Itu diketahui setelah pihaknya melakukan pertemuan tertutup pada Selasa (2/2) yang membahas perkembangan di Myanmar.

Namun dalam pertemuan itu, DK PBB gagal meraih persetujuan membuat pernyataan bersama. Pasalnya, Cina dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto tidak mendukung.

“Cina dan Rusia meminta lebih banyak waktu,” kata seorang diplomat, seperti dikutip dari AFP, Kamis (4/2/2021).

Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji, akan mengerahkan komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar. Dia ingin memastikan kudeta di negara Asia Tenggara itu gagal.

“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional, untuk memberikan tekanan kepada Myanmar, untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal,” ujar Guterres

“(Kudeta) ini benar-benar tidak dapat diterima, setelah pemilu—yang saya yakini berlangsung normal—dan setelah periode transisi yang besar,” imbuhnya.

Usulan pernyataan sikap mengutuk kudeta Myanmar telah diajukan oleh Inggris, untuk didiskusikan oleh 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pernyataan itu menyerukan agar militer Myanmar menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus terlebih dulu. Para diplomat mengatakan, rumusan di dalamnya perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari Cina dan Rusia, yang diketahui menjadi “pelindung” Myanmar di Dewan Keamanan PBB.

Komentar