Gubenur Sulsel Diminta Nonaktifkan Pj Wali Kota Makassar

Jumat, 5 Februari 2021 11:11

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir menilai pencopotan Rusmayani Madjid dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata merupakan pengalihan perhatian publik dari kewajiban Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenparekraf.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa Rudy sebagai pejabat walikota tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Wahab mengatakan, tidak ada dalam struktur apapun, anak buah yang bertanggung jawab.

“Panglimanya dong yang harusnya tanggung jawab. Sehingga saya minta dengan hormat kepada Gubernur Sulsel untuk menonaktifkan Pj Wali Kota Makassar. Jika struktur pemerintahan berjenjang, tanggung jawab berjenjang, sanksi pun harus berjenjang,” tegas Wahab kepada fajar.co.id, Jumat (5/2/2021).

Kepala Dinas yang karib disapa Maya itu dicopot dari jabatannya melalui surat keputusan (SK) pemberhentian sementara pada Kamis, 4 Februari yang diteken Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tertanggal 2 Februari 2021.

Pemberhentian sementara Rusmayani Madjid diindikasi lantaran persoalan dana hibah pariwisata bagi industri hotel dan restoran yang batal cair.

Politisi Golkar ini mengaku tidak begitu mengenal secara personal dengan Maya. Namun dari sisi kinerja dan profesionalitas, Maya adalah salah satu SKPD jempolan.

Bagi Wahab, Maya adalah orang yang mau banyak mendengar, kurang bicara dan tidak anti kritik, komunikasi dengan pemerintah pusat pun bagus. Kinerjanya pun dinilai baik serta tidak mudah terbawa arus politik praktis.

Komentar