Lelang Jabatan Bikin Gaduh Pemerintahan, Ketua DPRD Makassar Diminta Turun Tangan

Jumat, 5 Februari 2021 17:24

Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Lelang 8 jabatan eselon II di Pemkot Makassar ternyata bukan isapan jempol belaka. Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, membuktikan wacana tersebut benar-benar dilakukannya.

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar mengaku heran dengan sikap Rudy yang seolah tidak mendengar kritik para legislator. Adanya lelang jabatan di akhir masa jabatannya hanya menimbulkan kegaduhan di pemerintahan. Yang berdampak pada pelayanan publik warga Makassar.

“Apa yang dia mau lelang jabatan. Masa kepemimpinannya kan sisa menghitung hari, lagian dia cuma sebagai PJ yang ditunjuk membantu proses pemerintahan hingga ada wali kota definitif,” ketus Azwar saat dihubungi fajar.co.id, Jumat (5/2/2021).

Menurut Politisi PKS itu jika Pemkot melelang jabatan tentu ada anggaran yang dikeluarkan untuk prosesnya.

Termasuk jika pejabat yang terpilih dalam lelang dikhawatirkan tidak ada kecocokan dengan Walikota definitif nantinya. Sehingga lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat.

“Saya sebagai warga kota Makassar dan Anggota komisi A menolak keras lelang jabatan tersebut dan meminta agar pimpinan DPRD kiranya dapat melakukan langkah-langkah taktis, untuk melakukan penghentian lelang jabatan tersebut,” tegasnya.

“Mending Pj ini konsen mengurusi masalah Covid dan peralihan pemerintahan agar kerja-kerja pemerintahan tahun anggaran 2021 ini bisa sinergi dan berjalan efektif,” pungkas Azwar menyudahi.

Komentar