Lelang Jabatan Bikin Gaduh Pemerintahan, Ketua DPRD Makassar Diminta Turun Tangan

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Lelang 8 jabatan eselon II di Pemkot Makassar ternyata bukan isapan jempol belaka. Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, membuktikan wacana tersebut benar-benar dilakukannya.

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Azwar mengaku heran dengan sikap Rudy yang seolah tidak mendengar kritik para legislator. Adanya lelang jabatan di akhir masa jabatannya hanya menimbulkan kegaduhan di pemerintahan. Yang berdampak pada pelayanan publik warga Makassar.

"Apa yang dia mau lelang jabatan. Masa kepemimpinannya kan sisa menghitung hari, lagian dia cuma sebagai PJ yang ditunjuk membantu proses pemerintahan hingga ada wali kota definitif," ketus Azwar saat dihubungi fajar.co.id, Jumat (5/2/2021).

Menurut Politisi PKS itu jika Pemkot melelang jabatan tentu ada anggaran yang dikeluarkan untuk prosesnya.

Termasuk jika pejabat yang terpilih dalam lelang dikhawatirkan tidak ada kecocokan dengan Walikota definitif nantinya. Sehingga lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat.

"Saya sebagai warga kota Makassar dan Anggota komisi A menolak keras lelang jabatan tersebut dan meminta agar pimpinan DPRD kiranya dapat melakukan langkah-langkah taktis, untuk melakukan penghentian lelang jabatan tersebut," tegasnya.

"Mending Pj ini konsen mengurusi masalah Covid dan peralihan pemerintahan agar kerja-kerja pemerintahan tahun anggaran 2021 ini bisa sinergi dan berjalan efektif," pungkas Azwar menyudahi.

Diketahui, masa lelang jabatan 8 posisi kepala dinas tersebut tergolong singkat hanya lima hari, mulai 6-10 Februari 2021.

Aturannya tertuang dalam Pengumuman Pemkot Makassar Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Surat tersebut diteken Ketua Panitia Pelaksana (Pansel) Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam di Makassar, Jumat 5 Februari 2021.

Delapan jabatan yang dilelang itu diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.

Sebelumnya, Rudy menilai bahwa lelang jabatan merupakan hal yang perlu direalisasikan secepatnya. Sebab, menurutnya, pelayanan publik harus dimaksimalkan dengan mengisi segera kekosongan 14 jabatan kepala dinas tersebut.

Bahkan Rudy mengklaim, izin dari Kemendagri telah dikantonginya. Sisa menunggu rekomendasi KASN agar pelaksanaan lelang jabatan dibuka.

"Harapan kita KASN betul-betul memahami bahwa ini ada kebutuhan Pemkot Makassar khususnya dalam memenuhi kewajiban kewajiban pemerintah di dalam fungsi layanan," terang Rudy. (endra/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan