Paksakan Lelang Jabatan, Rudy Djamaluddin Dinilai Abaikan Rekomendasi KASN

Jumat, 5 Februari 2021 17:09

Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin

Hal itu juga merujuk pada Kota Makassar yang ikut menggelar Pilkada Tahun 2020, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur Bupati dan Wali Kota menjadi undang-Undang,

“Bahwa PPK dilarang melakukan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan 6 (enam) bulan setelah pelantikan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Oleh karena itu, seleksi terbuka dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tambahnya.

Selanjutnya rencana pelaksanaan seleksi terbuka itu telah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/4553/OTDA tanggal 9 September 2020 perihal Persetujuan Seleks: Terbuka Jabatan Pimpinan Tingg: Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan Surat Gubernur Sulawes: Selatan Nomor 800/10370/BKD tanggal 6 Oktober 2020 perihal Penyampaian Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Kami melakukan evaluasi dokumen yang Saudara sampaikan melalui aplikasi SIJAPTI, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana seleksi terbuka sebagaimana pada point 1(satu),” jelas KASN dalam suratnya.

Hanya saja, tim seleksi lelang jabatan dan Rudy Djamaluddin dinilai belum melakukan konsultasi dengan Moh Ramdhan Pomanto, Walikota Makassar terpilih. Bahkan tim transisi Danny-Fatma tam mau ditemui oleh Rudy.

Komentar


VIDEO TERKINI