Paksakan Lelang Jabatan, Rudy Djamaluddin Dinilai Abaikan Rekomendasi KASN

Jumat, 5 Februari 2021 17:09

Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lelang jabatan untuk eselon II kembali dibuka di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Proses ini dilakukan jelang masa jabatan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin berakhir.

Pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka mulai 6 Februari hingga 8 Februari 2021. Delapan jabatan tersebut selama ini memang diisi oleh Pelaksana Tugas (plt).

Surat pengumuman itu diteken langsung oleh Ketua Panitian Seleksi Lelang Terbuka, Prof Syamsul Alam. Berdasarkan Pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar.

Delapan jabatan yang dilelang itu diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.

Namun dalam proses itu, sejumlah aturan harus diikuti sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) salah satunya adalah lelang jabatan tersebut harus di koordinasikan terlebih dahulu pada Wali Kota Makassar hasil Pilkada Tahun 2020, dalam hal ini Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Perlu kami tegaskan bahwa rencana pelaksanaan dan hasil seleks: terbuka untuk JPT Pratama sebagaimana pada poin 1 (satu), harus dikoordinasikan dengan Calon Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar, yang dalam hal ini Wali Kota Makassar hasil Pemilukada Tahuh 2020. Bahwa koordinasi tersebut berkaitan dengan kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada Masyarakat Kota Makassar,” tulis dalam surat KASN nomor B 598/KASN/02/2020.

Hal itu juga merujuk pada Kota Makassar yang ikut menggelar Pilkada Tahun 2020, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur Bupati dan Wali Kota menjadi undang-Undang,

“Bahwa PPK dilarang melakukan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan 6 (enam) bulan setelah pelantikan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Oleh karena itu, seleksi terbuka dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tambahnya.

Selanjutnya rencana pelaksanaan seleksi terbuka itu telah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/4553/OTDA tanggal 9 September 2020 perihal Persetujuan Seleks: Terbuka Jabatan Pimpinan Tingg: Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan Surat Gubernur Sulawes: Selatan Nomor 800/10370/BKD tanggal 6 Oktober 2020 perihal Penyampaian Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Kami melakukan evaluasi dokumen yang Saudara sampaikan melalui aplikasi SIJAPTI, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana seleksi terbuka sebagaimana pada point 1(satu),” jelas KASN dalam suratnya.

Hanya saja, tim seleksi lelang jabatan dan Rudy Djamaluddin dinilai belum melakukan konsultasi dengan Moh Ramdhan Pomanto, Walikota Makassar terpilih. Bahkan tim transisi Danny-Fatma tam mau ditemui oleh Rudy.

Danny Pomanto dalam beberapa kesempatan menilai upaya lelang jabatan oleh Rudy terkesan dipaksakan. Padahal menurutnya, kekosongan pimpinan SKPD masih bisa diisi oleh Plt. (mg4/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI