Polemik Dana Hibah, Muda Sarankan DPRD Pakai Hak Interpelasi

Sabtu, 6 Februari 2021 14:14

Sekretaris DPW Partai Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – – Dana hibah pariwisata yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf untuk kalangan usaha restoran dan perhotelan di Makassar yang tak kunjung cair, mendapat atensi banyak pihak.

Mantan Anggota DPRD Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil (Muda) menyampaikan akibat tidak cairnya dana hibah pariwisata ini yang nilainya Rp48,8 Miliar, berujung gejolak di sektor perhotelan.

Akhir pekan lalu, kalangan pemilik usaha perhotelan melakukan aksi turun ke jalan memprotes pemerintah kota, yang berujung pencopotan Kadis Pariwisata Rusmayani. H 

“Saya menyarankan DPRD Kota Makassar menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan  PJ Walikota  atas masalah ini,” kata Muda, Sabtu (6/2/2021).

Hak Interpelasi ini akan menemukan jawaban yang sebenar-sebenarnya atas tidak cairnya dana hibah ini. Apalagi mantan kadis pariwisata juga merasa dikambinghitamkan yang berujung pencopotannya. 

Akibat tidak cairnya Dana Hibah Pariwisata ini tentu merugikan kalangan usaha restoran dan perhotelan kota Makassar yang saat ini terdampak Covid-19. Turunnya kalangan usaha perhotelan melakukan demo sebagai indikasi bahwa mereka kecewa terhadap pemerintah kota Makassar.

“Dan yang juga disesalkan karena pihak pemerintah kota cenderung saling menyalahkan, apalagi berujung pada pencopotan Kadis pariwisata. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diungkap dari kisruh ini”, kata Sekretaris Partai Gelora Sulsel ini. (nsrn/fajar)

Bagikan berita ini:
3
10
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar