Silang Pendapat Rudy dan Danny Makin Meruncing

Sabtu, 6 Februari 2021 14:16

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Moh Ramdhan Pomanto menolak lelang jabatan yang dilakukan Pj Wali Kota. Mengadukannya ke Kemdagri dan KASN sebagai bentuk protes.

Lelang jabatan pejabat eselon II Pemkot Makassar rawan berpolemik. Konflik antara Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin dan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto (Danny) kian meruncing.

Rudy ingin lelang jabatan dilaksanakan, sedangkan Danny dengan tegas menolak. Di balik proses lelang jabatan, tim Pemprov Sulsel juga turut memegang kendali.

Rudy Djamaluddin mengatakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) wajib dilaksanakan. “Ini wajib. Proses ini tidak bisa ditunda,” ujarnya saat ditemui FAJAR di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 5 Februari.

Kata Rudy, proses lelang jabatan murni karena optimalisasi fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi, sejauh ini banyak banyak pejabat atau kepala dinas yang merangkap jabatan.

“Saya selalu berprinsip begini, saya diberi amanah sebagai Pj Wali Kota. Tentu saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan cepat,” terang dia.

Dibutuhkan pelayanan yang menjamin mampu berjalan dengan baik. Sebab, fungsi pemerintahan akan bisa berjalan optimal jika semua jabatan lowong diisi oleh pejabat definitif.

“Kalau kita mau itu, maka tentu harus segera diisi (pejabat, red). Harus komplet personelnya. Nah, kenyataannya saya diperhadapkan pada situasi banyak yang bolong. Banyak jabatan kosong. Sangat urgen untuk direalisasikan,” tegas Rudy.

Komentar