Pemerintah Siapkan Rp20 triliun untuk Program Prakerja

Senin, 8 Februari 2021 14:41

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Gelombang 12 Kartu Prakerja mulai dipersiapkan. Metode pelatihan bakal disesuaikan. Termasuk tatap muka.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memastikan program Kartu Prakerja dilanjutkan di 2021. Alokasi anggaran yang diberikan untuk program ini cukup besar, yakni Rp20 triliun.

Tahun lalu, metode pelatihan bagi peserta dilakukan melalui dalam jaringan (daring). Kebijakan ini dikeluarkan lantaran pandemi Covid-19. Sehingga pelatihan tatap muka tidak memungkinkan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar Irwan Bangsawan mengatakan sejauh ini belum ada regulasi pasti bagaimana pelaksanaan Prakerja di 2021. Kemnaker masih sementara membahas finalisasinya.

Akan tetapi, kemungkinan besar akan ada perubahan pada metode pelatihan tahun ini. Jika sebelumnya semua dilakukan secara daring, maka 2021 ini ada potensi bisa dilakukan secara tatap muka. Masih dalam proses kajian.

“Kita berharap bisa dilakukan tatap muka. Karena kalau melihat efektivitasnya masih lebih efektif jika dilakulan secara tatap muka. Tetapi kita masih tunggu regulasinya,” kata Irwan kepada FAJAR, Minggu, 7 Februari.

Menurutnya, metode pelatihan mesti mendapat perhatian lebih. Sebab, akan menjadi penentu kualitas peserta. Sehingga mereka tak sekadar menerima insentif, tetapi juga bisa mendapat kompetensi baru.

Sementara, terkait kuota sejauh ini juga belum ada kepastian. Namun, Irwan berharap bisa ada tambahan kuota untuk Kota Makassar. Sebab masih banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga gelombang 11 di 2020 lalu, ada 34.152 warga Makassar yang lolos Kartu Prakerja. Dengan rincian, 17.485 orang laki-laki dan 16.667 orang perempuan.

“Kalau ditanya kuota tentu kita ingin ditambah dari sebelumnya. Karena selama 11 gelombang ini baru 34 ribuan yang lolos. Sementara yang butuh tentu lebih dari itu,” imbuhnya.

Evaluasi Dahulu

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Darmawan Bintang mengaku belum mendapat informasi terkini terkait pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12. Pusat masih sementara melakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud adalah sistem penerimaan hingga pelatihan yang diberikan kepada penerima. Pihaknya juga belum memastikan adanya jumlah kuota. “Apakah nantinya yang diambil pendaftar baru atau yang tahun lalu, kami masih menunggu dari Kemnaker,” bebernya.

Pada 2020 lalu, ada 242.440 penerima Prakerja di Sulsel. Jumlah tersebut melebihi dari kuota yang direncanakan, yakni 158 ribu. Hanya saja, dia belum memastikan berapa jatah kuota hang diberikan pada gelombang 12.

Sementara tahun lalu, total pendaftar program Kartu Prakerja cukup besar: 681.388 orang. Dari jumlah tersebut yang terverifikasi sebanyak 674.658 ribu. “Kemudian penerimanya sebanyak 242.440, jadi memang masih ada yang belum menerima,” jelasnya.

Pihaknya masih terus menunggu informasi terbaru dari Kemnaker tentang proses pendaftaran program tersebut. Sisa anggaran pada 2020 lalu, memang besar yakni sekitar Rp10 triliun. Akan tetapi sisa anggaran tersebut kembali ditambah pada tahun ini.

Rem Pengangguran

Prakerja tetap disalurkan 2021 ini. Meski tidak bisa mengurangi pengangguran sepenuhnya, program ini cukup ampuh menghambat laju pengangguran yang makin kencang akibat pandemi Covid-19.

Pengamat Ekonomi Unhas Hamid Paddu mengatakan situasi ekonomi 2021 meleset dari perkiraan. Awalnya triwulan I ini sudah bisa berlari kencang, rupanya masih lambat disebabkan pandemi yang makin merajalela dan pembatasan makin ketat.

Artinya, gangguan ekonomi masih akan terus berlanjut. “Kemungkinan PHK bisa bertambah. Inilah gunanya program (Prakerja) ini. Biar bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sembari masih punya waktu mencari pekerjaan,” kata Hamid, Minggu, 7 Februari.

Meskipun, program ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi persoalan pengangguran yang memang sebelum Covid-19 yang tidak sedikit. Tetapi, setidaknya dapat menghambat lajunya yang bisa makin kencang, jika pandemi tidak bisa teratasi dengan baik.

“Vaksinasi per hari hanya 60 ribu. (Dengan) kondisi tersebut, maka butuh 10 tahun baru kelar. Jadi tahun ini dan tahun berikutnya ekonomi masih jalan pelan,” bebernya.

Kendati demikian, ekonom Kementerian Keuangan RI ini menjelaskan memang pemerintah tidak bisa memberi subsidi terus. Harus ada alternatif membuka sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja.

Seperti sektor kesehatan yang sangat dibutuhkan saat ini. Lalu sektor retail, meski akan lebih banyak menggunakan teknologi. Bisa juga ke sektor penopang ekonomi Sulsel, yakni pertanian dan perikanan.

“Paling penting pemerintah perlu meningkatkan logistik penanganan vaksinasi dengan cepat. Kalau tidak akan terus mengganggu dalam waktu yang sangat lama,” uraisnya.

800 Ribu Pengangguran

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sulsel mendata, pada 2020 lalu ada 241.661 peserta yang menerima insentif Kartu Prakerja. Nilai manfaatnya mencapai Rp857,89 miliar.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata ada 801,28 ribu orang di Sulsel terkena dampak pandemi Covid-19 pada Agustus 2020.

Dampak tersebut tak hanya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga jam kerja berkurang, sementara tidak bekerja, hingga menjadi pekerja paruh waktu.

Jika dirinci, jumlah pengangguran akibat Covid-19 mencapai 61,15 ribu orang, bukan angkatan kerja 21,29 ribu orang, sementara tidak bekerja sebanyak 61,31 ribu orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19 ada 657,53 ribu orang.

Ketua Apindo Sulsel Latunreng mengatakan pandemi membuat dunia usaha ngos-ngosan. Mau berlari cepat juga sulit. Kebijakan pemerintah tidak ada yang pasti. Sebab pembatasan masih ada di mana-mana.

Padahal, pengusaha rata-rata memiliki dana cadangan maksimal hanya 6 bulan saja. Sementara sekarang, Covid-19 sudah eksis di Indonesia hampir setahun. Makanya, Prakerja ini penting untuk menolong masyarakat pencari kerja. Dibekali dengan skill. Tetapi, memang pengusaha juga belum punya kemampuan untuk ekspansi.

“Jadinya berlum ada ruang untuk menyerap tenaga kerja yang sebelumnya terdampak. Wait and see dulu,” terangnya.

Yang dibutuhkan dunia usaha adalah belanja pemerintah harus tinggi, proyek-proyek harus digelontorkan dengan mekanisme tender. Tidak melanggar tetapi dipercepat. “Kalau dunia usaha bergerak pasti tenaga kerja juga terserap maksimal,” kuncinya. (ism-ful-tam/zuk)

Komentar


VIDEO TERKINI