Selama Tidak Menabrak Aturan, Lelang Jabatan Dianggap Sah

Senin, 8 Februari 2021 15:57

Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Syamsuddin Raga

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Makassar Syamsuddin Raga tidak mempersoalkan adanya lelang jabatan terhadap 8 posisi kepala dinas di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Selama tidak melanggar aturan, lelang jabatan sah-sah saja dilakukan.

“Saya rasa sah-saja. Kan Pak Pj Rudy Djamaluddin masih menjabat. Kewenangan dia melakukan itu,” ujar Syamsuddin kepada fajar.co.id, Senin (8/2/2021).

Terlepas Rudy akan berakhir masa jabatannya, Politikus Perindo itu menilai bukan sebuah pelanggaran. Selama walikota terpilih belum dilantik, Rudy memegang kendali pemerintahan Kota Makassar.

“Jangan sedikit-sedikit dipermasalahkan. Selama tidak menabrak aturan, ya silahkan saja (lelang jabatan),” ungkapnya.

Ia juga meminta Walikota terpilih tidak terlalu banyak mencampuri kepemimpinan Rudy Djamaluddin.

“Jangan direcoki terus Pak Pj. Walikota terpilih harap sabar. Selama belum dilantik, belum ada kewenangan apapun. Jangan recoki pemerintahan yang sedang berjalan,” singgungnya.

Diketahui, masa lelang jabatan 8 posisi kepala dinas tersebut tergolong singkat hanya lima hari, mulai 6-10 Februari 2021.

Aturannya tertuang dalam Pengumuman Pemkot Makassar Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Surat tersebut diteken Ketua Panitia Pelaksana (Pansel) Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam di Makassar, Jumat 5 Februari 2021.

Delapan jabatan yang dilelang itu diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.

Sebelumnya, Rudy menilai bahwa lelang jabatan merupakan hal yang perlu direalisasikan secepatnya. Sebab, menurutnya, pelayanan publik harus dimaksimalkan dengan mengisi segera kekosongan 14 jabatan kepala dinas tersebut.

Bahkan Rudy mengklaim, izin dari Kemendagri telah dikantonginya. Sisa menunggu rekomendasi KASN agar pelaksanaan lelang jabatan dibuka.

“Harapan kita KASN betul-betul memahami bahwa ini ada kebutuhan Pemkot Makassar khususnya dalam memenuhi kewajiban kewajiban pemerintah di dalam fungsi layanan,” terang Rudy. (endra/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI