Sentil Jokowi, Gus Umar: Minta Suruh Dikritik, Pas Dikritik Dilaporan ke Polisi

Senin, 8 Februari 2021 20:18

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan. /Instagram @umarhasibuan70

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar kembali memberikan kritik ke rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gus Umar sapaan akrabnya awalnya menyinggu soal rencana revisi Undang-undang Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016.

“Giliran anak dan menantu Pilkada tetap on time meski covid-19 lagi ganas-ganasnya. Pas pilkada dijadwal 2022 dia mau 2024,” kata Gus Umar di akun Twitter @UmarHasibuan_75, Senin (8/2/2021).

Tak hanya soal revisi UU Pemilu yang kemungkinan batal, Gus Umar juga menyindir pernyataan Presiden Jokowi saat sambutan di peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020, pada Senin (8/2/2021).

“Dia minta suruh dikritik pas dikritik dilaporin kepolisi. Piye toh bray?” ungkapnya.

Sebelumnya, Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi mal administrasi. Dan, para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Presiden Jokowi.

“Kritik anda berakhir dipenjara. Dah itu saja kritik saya ke anda pak@jokowi,” cuit Gus Umar lagi. (msn/fajar)

Komentar