Golkar Sudah Tolak, Azis Syamsudin Malah Ingin UU Pemilu Direvisi

Selasa, 9 Februari 2021 19:22

Asiz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR-RI (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Politisi Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin kelihatan berbeda pandangan dengan partainya terkait revisi UU Pemilu.

Pasalnya, Azis menilai revisi UU Pemilu sangat penting dan relevan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Sementara itu diketahui, Partai berlambang pohon beringin itu memutuskan untuk tidak melanjutkan dukungan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan alasan Pilkada sebaiknya tetap digelar pada 2024 agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Revisi Pembahasan RUU Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan,” kata Azis dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

“Saya menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, Azis mengakui adanya kecenderungan sejumlah partai politik ingin menunda revisi terhadap UU Pemilu karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.

Ia mengatakan, revisi terhadap UU Pemilu bukan bertujuan untuk menggugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan Pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan Pilkada dan Pilpres.

“Justru sebaliknya, revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak,” jelasnya.

“Seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Itu semua terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi,” sambung Azis.

Komentar