Kata Pengamat Pemerintahan, Soal Adanya Kepala Daerah Terpilih Ingin Dilantik Lebih Dulu

Selasa, 9 Februari 2021 16:18

Pengamat Pemerintahan, Andi Lukman Irwan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Polemik mendesak jadwal pelantikan Wali Kota Makassar terpilih terus bergulir. Pasalnya, Surat Keputusan Kepala Daerah Terpilih 2020 untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Pengamat Pemerintahan, Andi Lukman Irwan mengungkapkan, seluruh pihak yang meminta Gubernur Sulsel segera menjadwalkan pelantikan Danny Pomanto – Fatma harus bersabar. Semua harus berjalan sesuai mekanisme.

“Wali Kota Makassar terpilih harus bersabar. Ada tahapan dan proses yang akan dilalui secara administratif sampai turunnya rekomendasi pelantikan dari Mendagri melului Gubernur Sulsel,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Menurut Lukman sapaan karibnya, komunikasi harus terus terjalin antara Mendagri, Gubernur, dan Wali Kota terpilih. Jangan ada oknum yang mumunculkan kegaduhan yang bisa memecah empati masyarakat.

“Hal seperti ini bisa diselesaikan dengan proses koordinasi komunikasi antar level birokrasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tugasnya mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak ada kebuntuan,”. 

Berdasarkan aturan, setelah DPRD mengirim surat penetapan walikota terpilih ke Gubernur maka diktumnya 14 hari kerja setelah surat itu diterima. Artinya deadlinenya tanggal 18 Februari.

“Sepanjang tahapan berjalan secara transparan, terbuka, saya yakin berbagai pihak harus mampu menahan diri,” sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan mempercepat pelantikan Wali Kota Makassar terpilih. Hingga ada putusan dari Mendagri, Pj Wali Kota Makassar masih memiliki kewenangan yang sama dengan definitif.

Komentar