Alasan PKS Ngotot Pilkada 2022, Mardani: Politik Uang Bisa Kian Masif

Rabu, 10 Februari 2021 19:38

Mardani Ali Sera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas meminta pilkada tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023 bukan diundur bersamaan dengan Pemilu 2024.

Sebelumnya tarik ulur persoalan gelaran Pilkada di 2022 dan 2023 atau serentak bersama pemilihan presiden (pilpres), legislatif (pileg), dan dewan perwakilan daerah (DPD) pada 2024 menjadi perdebatan hangat. Hal ini terkait rencana revisi UU Pemilu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menerangkan pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023 akan lebih ringan dan fokus karena beban penyelenggaraan tidak bersamaan dengan pemilu serentak 2024.

Selain itu, ia berujar jika tetap memaksakan Pilkada di tahun 2024 maka akan menjadikan Pilkada nantinya menjadi transaksional.

“Jika tetap memaksakan Pilkada di 2024, berpeluang membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional,” tulis Mardani di akun Twitter miliknya, Rabu (10/2/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini khawatir akan maraknya politik uang pada pemilu nantinya, jika tetap memaksakan dilaksanakan serentak.

“Politik uang bisa kian masif, fungsi representasi juga menurun karena pejabat yang terpilih jadi merasa tidak punya ‘kontrak sosial’ dengan pemilih,” lanjutnya.

Belum lagi, kata Mardani Pemilu secara serentak dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, khususnya pada penyelenggara pemilu.

“Kualitas penyelenggaraan maupun iklim demokrasi pun tetap terjaga. ‘Pemaksaan’ untuk tetap menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 berpotensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dibandingkan pemilu serentak 2019,” ungkapnya.

Komentar