PDIP Inkonsisten Soal Pilkada, Direktur Infus: Rakyat Menonton Arogansi Penguasa

Rabu, 10 Februari 2021 17:31

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) disebut tak konsisten dalam menyikapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terutama soal pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penanggung Jawab (Pj) kepala daerah yang masa jabatannya sudah berakhir.

Di tahun 2020 lalu, sempat merebak isu soal penundaan Pilkada karena pandemi Covid-19. Beberapa kepala daerah yang masa jabatannya segera berakhir kemudian akan diganti oleh Pj.

Saat itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan tahun ini. Penundaan justru akan menciptakan ketidakpastian politik.

Hasto menjelaskan alasan partainya menolak usulan penundaan Pilkada. Kata dia, Bila ditunda, maka daerah akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

“Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9/2020).

Hanya saja, tak kurang dari setahun sikap berbeda justru diungkapkan oleh PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu meminta Pilkada tetap dilaksanakan 2024 dan menolak revisi UU Pemilu agar Pilkada 2020 tetap bisa dilaksanakan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021) menyatakan mengatakan perubahan belum perlu dilakukan karena aturan pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 belum dijalankan. Djarot mempertanyakan alasan pihak-pihak yang ingin merevisi aturan yang belum pernah dijalankan itu.

Djarot menyebut partainya hanya setuju mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak, khususnya terkait pelaksanaan. Menurutnya, persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Ia mengatakan pemerintah dan DPR tak perlu membuang-buang energi untuk merevisi UU Pilkada.

“Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf pun mempertanyakan konsistensi PDIP yang dulunya memaksakan Pilkada di tengah pandemi. Namun kini malah mendukung Pilkada 2022 dan 2023 diundur ke 2024.

“Konsistensi penting untuk bangun trust. Mencla mencle demi anak pak Lurah ikut Pilkada bikin rakyat muak! Dalam derita pandemi, rakyat menonton arogansi penguasa,” tegasnya dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Rabu (10/2/2021). (msn/fajar)

Bagikan berita ini:
5
9
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar