Revisi UU Pemilu, Emrus Sihombing Bilang Nasdem dan Golkar Tak Konsisten

Rabu, 10 Februari 2021 14:32

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing (Dok.JPNN/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai Partai Nasdem dan Golkar tak konsisten terhadap keputusannya usai kedua partai itu balik kanan tak melanjutkan revisi UU Pemilu.

“Saya berpendapat ini tidak konsisten keputusan dari awal, tapi itulah politik, dinamis bisa berubah-berubah,” ujar Emrus dihubungi Pojoksatu.id, Rabu (10/2/2021).

Menurut Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, jika semua partai berbasis kepada ideologi maka sekali mendukung akan terus mendukung.

“Ini parpol kita dinamis cepat berubah-rubah dalam hitungan waktu yang singkat karena ideologi mereka disebut pragmatis dan bukan ideologis,” pungkas Emrus.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Anang Sudjoko mengungkap penyebab penolakan Partai Nasdem dan Golkar terkait revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Padahal, sedari awal kedua partai besar tersebut mendukung revisi UU Pemilu Tahun 2017 dengan alasan tidak mau ada pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Akan tetapi, tiba-tiba kedua partai ini memutuskan menolak pembahasan revisi UU Pemilu tersebut.

Anang menduga sikap penolakan Golkar dan Nasedem tersebut kemungkinan ada tawaran yang menggiurkan dari pihak yang setuju Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

“Hal ini tentu saja ada tawaran yang menguntungkan bagi Nasdem dan Golkar jika menolak revisi UU Pemilu, dalam artian dari pihak pemerintah,” ungkap Pengamat dari Universitas Brawijaya Malang itu saat dihubungi Pojoksatu.id, Selasa (9/2/2021).

Anang pun tak menampik bahwa dinamika politik tersebut berubah dengan tawaran-tawaran transaksi yang dapat menguntungkan.

“Begitulah dinamika politik, setiap perubahan selalu didahului dengan transaksi dan arah perubahan jelas akan menguntungkan kepada yang mau berubah tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejumlah Partai Politik di Parlemen sudah menyatakan sikapnya menolak revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 20217.

Terbaru, Partai Nasdem dan Partai Golkar yang sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu kini berbalik arah dan meminta agar UU Pemilu tidak direvisi untuk saat ini.

Kedua partai tersebut beralasan, pilkada sebaiknya tetap digelar pada 2024 agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu Tahun 2017 itu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023. (pojoksatu/fajar)

Komentar