Tarik Ulur Pelantikan Walikota Makassar, Pengamat: Jangan Menilai Berlebihan

Rabu, 10 Februari 2021 21:51

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arif Wicaksono menanggapi beredarnya isu tentang adanya ketegangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Walikota Makassar Terpilih. Dikabarkan kedua lembaga pemerintah itu menciptakan kesan “bertarung” terkait tarik ulur prosesi pelantikan.

Menurut Arif, masyarakat dalam melihat isu tersebut harus memahami regulasi yang berlaku. Arif pun menganjurkan agar masyarakat, khususnya di Kota Makassar tidak menilai berlebihan.

“Misalnya pak gubernur mau menunda (pelantikan), regulasinya seperti apa, kemudian kalau pak walikota terpilih mau cepat, pasti juga ada dasar hukumnya. Keduanya punya posisi yuridis,” tutur Arif dalam bincang Live Virtual News Fajar National Network, Rabu malam (10/2/2021).

Menurut Arif, persepsi masyarakat wajar mencuat, namun sebaiknya didudukan pada posisi regulasi. Sebab, kata dia, adanya dinamika pemerintah bukan hal baru, terpenting masing-masing harus bersinergi, berkoordinasi dan tidak jalan sendiri-sendiri.

Sementara itu, Prof Aminuddin Ilmar selaku anggota tim Transisi Danny-Fatma menjelaskan pihak Walikota Makassar terpilih tetap merujuk dan berpegang pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Prof Aminuddin, regulasi tersebut jelas telah mengatur terkait pelaksanaan pelantikan yang dilaksanakan secara serentak. Hal itu tertuang pada pasal 164 poin a.

Berdasarkan regulasi itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah mengeluarkan surat edaran yang berisi waktu pelaksanaan pelantikan serentak dijadwalkan pada 17 Februari mendatang. Tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

Komentar