Baru Dilantik Jadi Bupati, Ibas Sudah Bicara Gugatan di MK

Kamis, 11 Februari 2021 16:27

Irwan Bachri Syam (Ist)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam periode 2016-2021 dilantik hari ini untuk menjabat sebagai Bupati Luwu Timur menggantikan M Thorig Husler yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Masa jabatannya terbilang cukup unik karena akan berakhir pada 17 Februari mendatang. Dengan kata lain hanya akan menjabat kurang lebih 6 hari. Akan tetapi, pelantikan Bupati untuk periode selanjutnya masih penuh dengan tanda tanya.

Pasalnya, Pasangan Calon Bupati Lutim nomor urut 2, Irwan Bachri Syam – Andi Muh Rio Patiwiri, telah menggugat Paslon urut 1, Muh. Thorig Husler – Budiman yang terpilih pada Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu hingga saat ini masih dalam tahap proses di MK.

“Kemarin sudah melakukan gugatan di MK sebagai pemohon. Alhamdulillah sudah berproses secara normal gugatan yang kami sudah sampaikan. Dan jawaban termohon sudah juga disampaikan,” kata Irwan Bachri Syam, di Kantor Gubernur, Kamis (11/2/2021).

Irwan Bachri Syam yang lebih dikenal dengan Ibas itu menanggapi terkait dengan pejabat bupati yang akan diangkat pada 17 Februari mendatang menurutnya tergantung dari keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pejabat Bupati nanti pasca kami itu tanggal 17 Februari, itu kewenangannya Pak Gubernur atas instruksi Pak Menteri. Tidak ditahu nanti siapa yang diamanahkan menjabat sampai pada pelantikan. Karena berdasarkan dengan informasi bahwa pelantikan bupati terpilih hasil MK ini nanti dilaksanakan di awal April,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Ibas, hingga saat ini ia masih terus menunggu hasil dari MK. Ia berharap agar hasil yang keluar nantinya sesuai dengan yang diharapkan.

“Ini tinggal menunggu keputusan (pengucapan putusan/ketetapan MK) tanggal 15-16 ini. Saya mohon doa-doa ta semua. Saya mohon semoga yang menjadi rencana kami, Allah menjaba. Insya Allah, Amin,” pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah telah menegaskan bahwa ketika pelantikan tertunda, maka Sekretaris Daerah masing-masing kabupaten/kota yang akan menjabat sementara sebagai Pelaksana harian (Plh) kecuali kota Makassar.

Sementara itu, berdasarkan SK Kemendagri tertanggal 3 Februari, perihal Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah, dalam poin tiga menginstruksikan kepada Gubernur untuk mengangkat Sekda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana harian hingga terlaksananya pelantikan bagi kabupaten/kota yang tidak masuk dalam daftar sengketa perselisihan di MK.

“Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, diminta kepada Saudara Gubernur untuk menunjuk Sekretari Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Harian Bupati/Walikota untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati/Walikota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih,” tertulis dalam SK Kemendagri. (mg10/fajar)

Komentar