Personil Satpol PP dan AUHM Dipolisikan, Pakar Hukum Sebut Tak Punya Dasar

Kamis, 11 Februari 2021 20:53

Prof Aminuddin Ilmar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kasus hukum yang menyeret Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar dan Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) dinilai pakar hukum Unhas, Prof Aminuddin Ilmar tidak punya dasar hukum yang kuat.

Aturan yang dijadikan rujukan kepolisian seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 51 – 53, Surat Edaran Pj Walikota Terkait PPKM, dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Prof Ilmar, sapaannya, kurang tepat.

Ia menjelaskan, Peraturan Wali Kota (Perwali) harusnya hanya bersifat teguran saja. Begitu juga dengan undang-undang Kekarantinaan Kesehatan yang ikut dijadikan rujukan dinilai tidak pas, apa lagi aturan itu hanya diberlakukan pada daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

“Undang-undang Karantina Kesehatan itu sebagaimana yang lalu kategorinya adalah pembatasan atau PSBB. Makassar itu sudah tidak ada lagi (PSBB) kan begitu. Jadi menurut saya, agak aneh kalau diberlakukan. Kalaupun melanggar protokol kesehatan, menjadi pertanyaan itu tadi dasarnya apa? Karena harus ditegaskan dulu, bahwa kita dalam keadaan PSBB atau PPKM, kalau tidak ada terus dasarnya apa dong?,” jelas Prof Ilmar pada Fajar.co.id, Kamis (11/2/2021).

“Kalau berdasarkan undang-undang itu (Kekarantinaan Kesehatan) harusnya ada turunannya, bahwa kalau ada orang yang kedapatan melanggar (dipidana). Itukan terlalu luas, mestinya ada dulu pembatasan yang dilakukan, apakah pembatasan itu dilanggar atau tidak, kalau tidak ada tidak bisa diproses hukum menurut saya,” tambahnya.

Komentar