Pindah Instansi, Sekretariat Bawaslu Sidrap Batal Dapat Sanksi DKPP

Kamis, 11 Februari 2021 15:33

DKPP

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua penyelenggara pemilu dari sekretariat Bawaslu Sidrap batal mendapatkan sanksi. Alasannya kedua teradu bukan lagi penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).

Dari 15 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 78 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah Peringatan (15) dan Peringatan Keras (8).

Sedangkan 53 penyelenggara pemilu mendapat Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua DPP yang bertindak sebagai ketua Majelis, Prof. Muhammad dalam sidang menyampaikan ketetapan untuk perkara 4-PKE-DKPP/I/2021 dengan Teradu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidrap, Edi Irwanto Malik dan Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidrap, Al Verstiny Kholida.

DKPP menetapkan pengaduan perkara tersebut batal demi hukum dan tidak bisa dilanjutkan karena kedua Teradu tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Perkara Sidrap tidak dilanjutkan pemeriksaanya. Batal demi hukum sebab sudah bukan lagi sebagai penyelenggara pemilu,” ungkap Prof. Muhammad.

Dalam salinan ketetapan 4-PKE-DKPP/I/2021 tersebut DKPP menetapkan dua keputusan. Pertama, pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena Edi Irwanto Malik dan Al Versiatny Kholida tidak lagi berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu sehingga tidak memenuhi syarat dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Komentar