Carikan Solusi Guru Honorer yang Dipecat, Bukan Saling Menyalahkan

Jumat, 12 Februari 2021 18:07

Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saipullah Latif Manyala

FAJAR.CO.ID, BONE — Permasalahan yang menimpa guru honorer SD 169 Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe harus dicarikan solusi yang bijak. Tidak saling menyalahkan.

Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saipullah Latif Manyala menerangkan, pemecatan atau pemberhentian boleh saja dilakukan dengan alasan yang mendasar.

Jika ada kesalahan dapat dipecat dengan mekanisme yang ada. Misalnya ada teguran pertama, kedua sampai pada pemecatan, tetapi ada juga yang langsung jika memang masalahnya fatal.

Kata dia, masalah pemecatan dan pemberhentian beda. Pemecatan itu bahwa SKnya masih berjalan di tengah jalan diturunkan, berarti pemecatan ada masalahnya.

Kalau soal pemberhentian, tenaga honorer itu setiap tahun diperpanjang SK-nya. Kalau masih dibutuhkan maka dilanjutkan SK itu, kalau tidak dihentikan.

Itu tidak ada kesalahannya, tapi memang kebutuhannya sekolah sudah banyak ASN, tidak ada mata pelajarannya, sehingga memboros uang APBD.

“Dan yang dapat memberhentikan tentu juga harus dilihat siapa yang berwenang berdasarkan SK pengangkatan. Honor itu tidak bisa dimutasi,” katanya Jumat (12/2/2021).

Artinya bagi Ketua PBB Bone itu, siapa pejabat yang mengangkat, pejabat itu pula yang memberhentikan, yang diusulkan dari instansi dimana dia bekerja atau diusulkan oleh yang bersangkutan.

Kasus yang menimpa Hervina ini juga harus melihat dulu duduk persoalannya, fatal atau tidak. Belum tentu juga persoalan di media sosial itu. Jangan sampai ada hal lain.

Komentar