PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politikus Demorkat: Sebagai ‘Juara’, Wajar Mereka Menolak

Sabtu, 13 Februari 2021 10:26

Yan Harahap. (Twitter)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap mereka yang menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sikap PDIP itu, kemudian di sindir oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Amarullah Harahap.

“Sebagai ‘juara’, wajar mereka menolak,” kata Yan Harahap dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Sabtu (13/2/2021).

Tak disebutkan ‘juara’ yang dimaksud Yan Harahap. Apakah juara soal perolehan suara di Pemilu atau dalam hal tindakan korupsi.

Seperti diketahui, kasus korupsi terbaru yang mendera kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

KPK menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial hingga mencapai Rp3,4 triliun.

KPK juga telah menetapkan tersangka Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis siang (3/12/2020). Wenny yang juga DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut.

Kader PDIP lainnya yang juga dicokol KPK adalah Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit di Cimahi, Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang. Meski begitu, pihaknya sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan.

Komentar