Polemik Pemecatan Guru Honorer, Komisi I DPRD Bone: Harus Diberi Perhatian Khusus

Sabtu, 13 Februari 2021 09:30

Anggota Komisi 1 DPRD Bone, Fahri Rusli

FAJAR.CO.ID, BONE — Komisi 1 DPRD Bone mendesak pimpinannya untuk segera mengeluarkan disposisi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sekaitan guru honorer yang dipecat.

Anggota Komisi 1 DPRD Bone, Fahri Rusli memaparkan, kalau kasus ini penyalahgunaan wewenang kepada kepala sekolah berarti larinya ke Komisi 1 karena itu berbicara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalau sekolah dan jabatan di Komisi IV.

“Maka sangat memungkinkan dilakukan rapat gabungan komisi 1 dan IV,” katanya Jumat (12/2/2021).

Sebab kata dia, Komisi 1 kewenangan ASN dalam memberikan sanksi berupa pemecatan yang harus dipertanyakan di BKPSDM apakah punya hak soal itu, kedua di komisi IV juga bisa berbicara dengan Disdik.

Yang pasti pada dasarnya harus cepat, jangan sampai larut, dan saling menyalahkan. Waktunya cari solusi, panggil semua OPD terkait.

“Kita mau cek juga apakah guru honorer ini sudah terdaftar atau hanya sukarela. Secepat juga pimpinan untuk melakukan RDPU. Bisa gabungan komisi, bisa satu komisi tergantung dari pimpinan yang melakukan disposisi kemana,” beber Fahri.

Ketua Bapemperda itu menambahkan, setelah dilakukan RDPU, solusinya harus ada. Tidak boleh didiami. Takutnya juga jadi preseden buruk bagi daerah.

“Persoalan honorer saja susah dicarikan solusi, bagaimana dengan yang lain. Ini semestinya menjadi perhatian khusus,” tegasnya. (agung/fajar)

Komentar