Emrus Sihombing: Pesiden Jokowi Harus Hati-hati Juga dalam Pernyataannya

  • Bagikan
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing (Dok.JPNN/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam pernyataan meminta masyarakat aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

Pasalnya, kata Emrus, kritik yang disampaikan oleh publik kadang juga bermuatan politis atau ada agenda politik tertentu yang dapat menjatuhkan lawan politiknya.

“Pesiden Jokowi harus hati-hati juga dalam pernyataannya. Kritik sebagai salah satu bentuk pesan komunikasi politik, bisa saja mengandung berbagai muatan politis atau agenda politik tertentu,” ujarnya dihubungi Pojoksatu.id, Senin (15/2/2021).

Menurut Emrus, kritik tersebut bukan untuk perbaikan, tetapi untuk membentuk opini publik semata yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan bersama.

Karena itu, kata Emrus, masyarakat harus lebih skeptis tidak mudah percaya terhadap semua bentuk dan muatan pesan kritik yang disampaikan pihak-pihak tertentu.

“Kritik semacam itu cenderung tidak menawarkan solusi dan sangat politis serta pragmatis,” ungkapnya.

Bahkan kemungkinan, lanjut Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, mereka membenarkan kritiknya dengan menyampaikan pandangan tersebut.

“Salah satunya, mengatakan bahwa kritik tidak perlu atau selalu disertai solusi. Padahal, bisa saja yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi paripurna untuk memberi solusi,” tuturnya.

Atau sebaliknya, tambah Emrus, memang segaja tidak memberi jalan keluar terhadap suatu permasalahan untuk mewujudkan keinginannya.

“Inilah saya sebut kritik untuk kepentingan politis, bukan untuk perbaikan, apalagi kebersamaan,” imbuh Emrus.

“Biasanya, kemasan pesan kritik tersebut mengandung unsur persuasi yang propagandis untuk tujuan mewujudkan kepentingan politik yang pragmatis dari si pemrakarsa kitik itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Jokowi juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin (8/2).

“Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ungkap Jokowi. (pojoksatu/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan