Jadi Alat Politik Kekuasaan, Sekum Muhammadiyah Setuju UU ITE Direvisi

Selasa, 16 Februari 2021 14:23

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung Presiden Jokowi merevisi UU ITE. Selama ini, pelaksanaan UU ini dijadikan alat politik-kekuasaan berbagai kelompok kepentingan.

“Saya setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan,” ungkap Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui akun Twitter @Abe_Mukti, Selasa (16/2).

Menurut pria yang pernah menolak jabatan Wamendikbud ini, beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain.

“Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” jelasnya lagi.

Menurutnya, walaupun tahun ini tidak ada dalam program legislasi nasional (prolegnas), Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, siap meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE, jika memang memang keberadaan UU ITE dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Ra Pim TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini menyebut, revisi dimaksud mencakup pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Komentar