MK Hentikan 33 Sengketa Pilkada 2020, Dua dari Sulsel

Selasa, 16 Februari 2021 17:23

Sidang sengketa Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (15/02/2021).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 33 permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dinyatakan dihentikan.

Keputusan itu diambil dalam sidang putusan/ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (15/02/21).

“Untuk 33 perkara itu tidak bisa kita lanjutkan. Putusan tidak dapat diterima dengan sejumlah alasan,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono dalam keterangan persnya.

Adapun alasan MK menghentikan 33 perkara tersebut yakni, permohonan dicabut oleh pemohon, permohonan melewati batas tenggang, dan pemohon tidak hadir dalam sidang sehingga permohonan dianggap gugur.

Selain itu, sejumlah pemohon juga tidak memenuhi syarat minimal selisih suara penggugat dengan pemenang pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Berikut daftar 33 perkara yang tak diterima MK:

  1. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (tidak mempunyai kedudukan hukum)
  2. Purworejo, Jawa Tengah (melewati tenggang waktu)
  3. Mamberamo Raya, Papua (3 perkara dengan rincian melebihi tenggang waktu di dua perkara dan satu permohonan gugur)
  4. Padang Pariaman, Sumatera Barat (melewati tenggang waktu)
  5. Sijunjung, Sumatera Barat (melewati tenggang waktu)
  6. Pangkajene Kepulauan Sulsel (tidak dapat diterima)
  7. Bengkulu Selatan (permohonan dicabut)
  8. Luwu Utara Sulsel (melewati tenggang waktu)
  9. Bulukumba Sulsel (permohonan dicabut)
  10. Halmahera Timur, Mauluku Utara (2 perkara melewati tenggang waktu)
  11. Pandeglang, Banten (melewati tenggang waktu)
  12. Kota Bandar Lampung (permohonan dicabut)
  13. Kota Medan, Sumatera Utara (pemohon dan kuasa tidak hadir)
  14. Lampung Selatan (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  15. Pangandaran, Jawa Barat (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  16. Nias, Sumatera Utara (permohonan dicabut)
  17. Asahan, Sumatera Utara (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  18. Rokan Hilir, Riau (permohonan dicabut)
  19. Sigi, Sulteng (permohonan dicabut)
  20. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  21. Bone Bolango, Gorontalo (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  22. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  23. Waropen, Papua (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  24. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  25. Tidore Kepulauan, Maluku Utara (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  26. Banyuwangi, Jawa Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
  27. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum). (mg3/fajar)

Bagikan berita ini:
5
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar