Pembangunan Food Estate Korbankan Kawasan Hutan, Begini Sikap Walhi

Selasa, 16 Februari 2021 18:51

Mentan SYL memaprkan proyek Food Estate di hadapan Presiden Jokowi. (Twitter SYL)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate dinilai akan memperkuat dominasi korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut permen ini menambah varian perizinan baru di kawasan hutan. Laju penebangan hutan alam akan menjadi konsekuensi logis dari Permen ini. Pengecualian kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) menjadi catatan penting bahwa negara semakin memperlihatkan keberpihakannya pada investasi.

“Lahirnya Permen ini semakin menegaskan muka jahat program Food Estate. Pada prinsipnya, Food Estate merupakan konsep yang mendorong pertanian skala besar dengan mengandalkan kolaborasi negara dan investasi. Sederhananya, Food Estate merupakan konsep pertanian tanpa petani,” sebut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI.

Nur Hidayati menambahkan Peraturan Menteri LHK 24/2020 akan memperbesar ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan Indonesia.

Saat ini, 33,45 juta hektar atau 26,57% kawasan hutan telah dikapling untuk kepentingan bisnis korporasi. Dalam waktu 20 tahun belakangan, tercatat lebih dari 26 juta hektar kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan bisnis. Penerbitan Permen LHK 24/2020 akan membuka ruang penguasaan investasi melalui skema kolaborasi negara dan korporasi.

Permen ini mengatur dua skema penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan Food Estate, yaitu melalui skema (1) perubahan peruntukan kawasan hutan; dan (2) penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

Komentar