Pembangunan Food Estate Korbankan Kawasan Hutan, Begini Sikap Walhi

Selasa, 16 Februari 2021 18:51

Mentan SYL memaprkan proyek Food Estate di hadapan Presiden Jokowi. (Twitter SYL)

Paska diundangkannya Omnibus Law Cipta Kerja/CILAKA (UU 11/2020), munculnya aturan seperti P.24 tentu akan makin mempercepat eksploitasi lingkungan hidup dan deforestasi di Indonesia.

Dalam konteks ini setidaknya ada 3 alasan mendasar mengapa pelepasan kawasan hutan untuk Food Estate justru akan menambah masalah:

Pertama, justru akan mempercepat laju deforestasi dan merusak lingkungan hidup, dalam prakteknya dan pengalaman selama ini, pelepasan kawasan hutan seringkali berujung pada kerusakan lingkungan hidup. Praktek tersebut bisa dilihat dari pengalaman selama ini, sejak proyek PLG di Kalimantan, hingga MIFEE di Papua.

Kedua, meminggirkan rakyat dan berpotensi konflik. Pendekatan korporasi dalam skala luas, terlebih dalam konteks P.24 yang tidak memasukkan skema pengelolaan rakyat, justru memperpanjang ancaman potensi konflik. Seharusnya negara mengembalikan urusan pangan pada petani, terlebih capaian TORA dan PS selama ini tidak signifikan.

Ketiga, menambah ancaman kerugian negara. Dalam catatan kita, proyek-proyek Food Estate, justru menimbulkan banyak kerugian negara. Dari proyek PLG yang setidaknya menyedot APBN hingga 1,6 triliun tersebut gagal total untuk menjadikan lumbung pangan bahkan justru sebagian wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini. Ironisnya proyek ini dibangun dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan. Hingga catatan BPK atas MoU Kementan-TNI dalam cetak sawah yang meninggalkan banyak catatan, dari pemborosan, ketidaksesuaian lokasi, hingga memotong Kawasan Lindung.

Komentar


VIDEO TERKINI