DPRD Makassar Wanti-wanti Asesmen Nasional Rawan KKN

Rabu, 17 Februari 2021 11:23

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tahun ini, Ujian Nasional (UN) sudah ditiadakan. Sebagai gantinya, ada Asesmen Nasional (AN) yang keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Namun Asesmen Nasional dianggap rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada Asesmen Nasional ini, setidaknya ada tiga poin yang menjadi penilaian. Yakni rapor tiap semester, mendapat nilai dan perilaku yang baik, serta mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir memberi atensi khusus terkait ini. Ia mengaku khawatir dengan kebijakan tersebut. Ada beberapa kelemahan yang berpotensi terjadi KKN di lingkup sekolah.

Pihaknya pun berencana melakukan monitoring dan evaluasi pada Maret nanti terkait persiapan Asesmen Nasional. Dia ingin pengawasan terhadap jalannya Asesmen Nasional bisa diperkatat di sekolah-sekolah.

“Ini agar guru tidak sewenang-wenang dalam menentukan kelulusan seseorang. Harus objektif dengan melihat segala aspek. Apalagi dalam kondisi pandemi,” ucapnya, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, mereka juga berencana membuka posko pengaduan jika ada siswa yang nilainya tidak sesuai. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang bisa merugikan siswa.

“KKN itu krusial. Makanya kita akan lakukan pengawasan khusus, kita akan adakan posko khusus pengaduan. Kami di Komisi D siap kawal ini,” tegas Wahab.

Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman menambahkan memang ada poin yang cukup dipersoalkan. Terutama terkait penilaian sikap siswa. Sebab, hal tersebut sifatnya subjektif.

Komentar