Kritik JK

Rabu, 17 Februari 2021 11:45

Hasrullah

Oleh : Hasrullah

​KEPANDAIAN dan kelapangan menerima kritik menjadi karakter yang wajib dan perlu dimiliki seorang pemimpin. Jika da pemimpin yang “sangat” alergi dikritik, lebih baik menjauhkan diri menjadi pemimpin. Namanya demokrasi, wacana untuk kritik merupakan budaya chek and balance dalam mengontrol jalannyapemerintahan. Termasuk dapat memahami perbedaan yang muncul akibat kontestasi wacana.

​Maka, kritik Jusuf Kalla (JK) yang dialamatkan ke penguasa : “meminta para pihak tidak salah mengartikan pertanyaan terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi”, menjadi bahan polemik kalangan pendukung penguasa. Pernyataan normal sekelas JK, dapat dianggap sebagai seorang demokrat sejati untuk memberikan masukan kepada “penguasa”. Sayangnya, niatan untuk persuasi itu dianggap dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan yang dianggap sebagai tindakan provokasi. “Pak JK mau memanas-manasi atau memprovokasi keadaan”. Berita panas itu telah menyebar ke media social dan menimbulkan kontroversial yang tak berujung.

​Sementara itu, kritik dalam kajian komunikasi dimaksudkan untuk menghilangkan hegemoni yang dimiliki penguasa. Dalam kajian teori kritis oleh Adorno yang mengkritik pendekatan Lazarfeld yang cenderung dipengaruhi pendekatan struktural fungsionalistik, sangat mekanistik, kebenaran itu hanya berasal dari penguasa. Pelajaran yang dapat diambil dari perspektif kritis itu, kritik harus dilihat dari perspektif umpan balik. Umpan balik ini menjadi narasi yang analysis discourse(baca : perdebatan publik) tentang kebenaran dalam berdemokrasi.

Komentar