Polri Cium Penyelewengan Dana Otsus Papua, Angkanya hingga Rp1,8 Triliun

Rabu, 17 Februari 2021 15:19

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mengungkap data terkait dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

Tak tanggung-tanggung, penyelewengan ini mencapai Rp 1,8 triliun. Hal ini disampaikan Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko ketika Rapim Polri 2021.

Dari hasil pendataan Baintelkam Polri, pemerintah sudah menyalurkan dana sebanyak Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun, permasalahan penyimpangan anggaran muncul.

“Pertama adalah temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran,” ujar Kartiko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).

Jenderal bintang satu ini menuturkan, ada dugaan mark-up dalam pengadaan fasilitas tenaga kerja, tenaga listrik, dan tenaga surya.Kemudian juga pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar.

“Lalu ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun,” tambah dia.

Brigjen Achmad Jartiko menerangkan, Baintelkam Polri juga mendapati adanya penolakan program Otsus Papua.

“Muncul kelompok kontra otonomi khusus Papua,” kata Achmad sambil menampilkan paparannya.

Menurut dia, pihak yang menolak itu ada 45 organisasi. Mereka menjadi motor agenda mogok sipil 2019 dengan membentuk kelompok Petisi Rakyat Papua tolak Otsus Papua.

Atas dasar itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana Otsus Papua.

Komentar