FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh, Erwin Akib menilai, adanya potensi kecurangan pada pelaksanaan Asesmen Nasional (AN). Mengingat Asesmen Nasional menjadi opsi pengganti Ujian Nasional (UN) yang mulai tahun ini ditiadakan.
Pada pelaksana AN, setidaknya ada tiga poin yang menjadi penilaian, yakni rapor tiap semester, mendapat nilai dan perilaku yang baik, serta mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
Kendati demikian, Erwin menilai, penilaian tersebut masih memiliki potensi kecurangan. Seperti saat ujian yang dilakukan secara daring, guru tidak dapat memastikan jika tidak ada orang yang membantu siswa tersebut.
"Kalau asesmen tetap dilakukan secara online ya mungkin saja itu anak-anak yang kurang memiliki potensi tidak mendapatkan nilai tinggi, toh dapat nilai tinggi. Kenapa? Saat ujian itu pasti ada yang membantu di sampingnya," ujar Erwin saat dihubungi, Fajar.co.id, Rabu (17/2/2021).
Ia juga berujar penilaian menggunakan sistem rapor tidak objektif. Ia beranggapan penilaian dari rapor hanya faktor suka atau tidak suka.
"Jika mengharapkan buku rapot, yang terjadi justru bisa like and dislike atau suka dan tidak suka, ya kalau gurunya suka dengan anak itu bisa jadi nilainya dikasih tinggi. Artinya bisa terjadi penilaian yang subjektif," lanjutnya.
Oleh karena itu, Erwin mengatakan sistem penilaian pada Asesmen Nasional harus meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dari siswa.
"Sistem Asesmen Nasional ini jangan hanya dilihat dari buku rapor, tapi ada penilaian dari sisi afektif dan psikomotorik dari peserta didik itu, sehingga penilaian dapat dilakukan secara holistik," tukasnya.
Sebelumnya kekhawatiran adanya kecurangan pada penilaian Asesmen Nasional juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir.
Wahab Tahir berencana melakukan monitoring dan evaluasi pada Maret mendatang terkait persiapan Asesmen Nasional. Dia ingin pengawasan terhadap jalannya Asesmen Nasional bisa diperketat di sekolah-sekolah.
"Ini agar guru tidak sewenang-wenang dalam menentukan kelulusan seseorang. Harus objektif dengan melihat segala aspek. Apalagi dalam kondisi pandemi," ucapnya. (mg5/fajar)
