DPP Memanas, Berkarya Makassar: Kami Mengikut SK Kemenkumham yang Berlaku

Kamis, 18 Februari 2021 14:33

Ketua DPD Partai Berkarya Makassar, Nasir Rurung (zaky/fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) Kota Makassar enggan menanggapi  kisruh yang terjadi di pusat. Berkarya Makassar memilih untuk tidak mendukung salah satu kubu yang bertikai.

“Selaku warga Negara tunduk dan patuh terhadap keputusan hukum yang berlaku, tidak dalam posisi mendukung salah satu kubu di internal partai dalam tanda kutip bertikai,” ujar Ketua DPD Partai Berkarya Makassar, Nasir Rurung, Kamis (18/2/2021).

Legislator DPRD kota Makassar ini juga menekankan Berkarya Makassar saat ini mengikuti putusan dari SK Kemenkumham yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Keberadaan saya hanya mengacu pada putusan SK Kemenkumham yang diakui oleh KPU,” tegasnya.

Kendati demikian, ia juga berharap permasalahan ini segera terselesaikan sehingga tidak menimbulkan polemik yang tak berkesudahan.

“Harapan kami agar supaya polimic yang terjadi dapat segera selesai agar bisa bekerja mempersiapkan diri dalam verifikasi faktual KPU yang akan segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Tommy melayangkan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono.

Putusan tersebut tertuang pada perkara nomor 182/G/2020/PTUN.JKT yang diputus pada 16 Februari 2021, kemarin.

Namun, DPP Berkarya versi Muchdi PR tidak terima, Muchdi bakal menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Komentar