Masyarakat Tolak Vaksin, Gubernur NA Ingatkan Soal Sanksi di Perpres

Kamis, 18 Februari 2021 18:27

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac di RS Dadi, Jalan Lanro Dg. Pasewang, Makassar, Jumat, 22 Januari. IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Semenjak diberlakukan vaksin untuk mencegah penularan Covid-19, tak sedikit yang menolak untuk divaksin. Begitupun dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan, sejumlah tenaga kesehatan menolak untuk divaksin.

Terkait itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, terus mengimbau kepada masyarakat untuk bisa menerima divaksin. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoaks yang beredar mengenai vaksin.

“Kami di daerah sangat mengimbau masyarakat bahwa vaksin adalah solusi untuk memutus rantai penularan Covid-19. Jadi ini tugas kita adalah bagaimana terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya buktinya beberapa yang sudah divaksin,” kata Nurdin Abdullah, Rabu (17/2/2021).

Lebih lanjut kata orang nomor satu di Sulsel itu, mestinya kita bersyukur karena pemerintah telah menyiapkan vaksin dengan gratis.

“Kan aman saja. Kesempatan ini harus kita gunakan, apalagi ini kan vaksin free yang tidak dipungut biaya, itu yang paling penting,” tuturnya.

Nurdin Abdullah menegaskan bahwa jika masyarakat tetap menolak divaksin, sanksinya sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Kan sanksinya ada di Perpres. Tapi kalau bagi kita, kita usahakan jangan sampai ada yang kena sanksi hanya karena ini. Ini kan kepentingan rakyat, khususnya Sulsel,” jelas Nurdin.

Komentar