FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni (RPG) menanggapi keluhan petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk di masa pendemi.
Minimnya anggaran pupuk dibanding anggaran jalan tani dalam APBD tahun 2021, menjadi kunci dari keluhan para petani.
Rudy menjelaskan, jalan tani adalah satu fokus program yang dipercaya akan membantu kemudahan dalam mengangkut hasil produksi pertanian.
"Ini pasti juga merupakan kebutuhan petani. Sinkronisasi ini memang sangat dibutuhkan. Antara hal yang urgen dan sangat urgen," tanggap Rudy, dikonfirmasi fajar.co.id, Sabtu (20/02/2021).
Menurut dia, proyeksi kebutuhan setiap tahun dari organisasi perangkat daerah (OPD) harus ada, sehingga terjadi sinergitas dalam pembahasan antara legislator dan eksekutif untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
"Ini akan menjadi bahan kajian kami nanti di banggar dan tentu di komisi B, sehingga DPRD Sulsel bersama pemerintah akan lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang sangat berskala prioritas," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, petani berkeluh sulitnya mendapatkan pupuk di masa pandemi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) cabang Kabupaten Maros, Abdul Rizal.
Bahkan kata dia, petani mulai meragukan keberpihakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap peningkatan produksi pertanian.
Apalagi mengetahui rendahnya anggaran pengadaan pupuk dibandingkan dengan jalan tani dalam APBD tahun 2021 yang dinilainya bukan prioritas dibutuhkan petani saat ini.
"Informasi yang diperoleh, anggaran pengadaan pupuk hanya Rp39 miliar, sementara jalan tani mencapai Rp92 miliar," sebut Rizal.
Sementara itu, kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Ardin Tjatjo menjelaskan program utama untuk pertanian adalah mandiri benih, tersedianya pupuk yang cukup dan pasar produk pertanian.
Jalan tani kata dia, adalah salah satu solusi untuk memperbaiki pasar produk pertanian dengan tujuan untuk menyederhanakan rantai pasok serta rantai tataniaga pertanian.
"Ini dilakukan sehingga produk pertanian dipasarkan lebih efesien," kata Ardin.
Ia menegaskan, anggaran jalan tani itu sesuai dengan hak representatif dewan.
"Jalan usaha tani adalah bagian dari hak representatif dewan sebagai bagian aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan dimasukkan ke dalam dana sinergitas," jelasnya.(mg3/fajar)
