Ingin UU ITE Hanya Dibuatkan Panduan, Jokowi Diminta Ganti Menkominfo

Senin, 22 Februari 2021 15:47

ITE. Pengamat Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Presiden Joko Widodo menyampaikan niatnya mengajak DPR untuk merevisi pasal-pasal karet pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Senin, 15 Februari 2021 lalu. Wacana revisi ini menyusul banyaknya kesalahan dalam menggunakan undang-undang tersebut, mengakibatkan masyarakat yang menyuarakan pendapat dan mencari keadilan, justru dituntut, dan menerima vonis hukuman penjara serta denda dalam jumlah besar.

Alih-alih menjalankan usulan presiden, anak buah Jokowi justru ingin membuat panduan interpretasi UU ITE. Pengamat Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin menilai langkah ini malah akan menimbulkan lebih banyak peluang penyalahgunaan pasal-pasal karet.

Menurut dia, tidak boleh anak buah Jokowi dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate membuat terjemahan lain dari apa yang ditegaskan presiden.

“Bukan presiden yang bilang, tapi menteri. Beda sikap. Mekominfo tidak boleh bikin interpretasi sendiri, sama saja membantah presiden. Penekanan presiden jelas adanya revisi, bukan pedoman. Setelah revisi baru dibuatkan pedoman,” kata jelas Arqam kepada fajar.co.id, Senin (22/02/2021).

Arqam berpendapat, Menkominfo salah langkah, sebab apa yang disampaikan presiden soal revisi juga diinginkan banyak orang seperti tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, LSM, jurnalis, akademisi, bahkan Anggota DPR RI.

“Misalnya dari dari fraksi PKS, PDIP, Golkar, itu gambarannya berarti presiden sudah memberikan sinyal politik kepada DPR dan menteri untuk direvisi. Kalau menterinya lamban begini tidak menanggap apa yang diinginkan presiden, berarti ada yang salah dengan menteri,” paparnya.

Komentar