Sebut Malapraktik Penegakan Hukum, Napoleon Bonaparte Klaim Jadi Korban Kriminalisasi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim, telah menjadi korban kriminalisasi akibat kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia mengaku, menjadi pembicaraan di media sosial.

“Kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui medsos yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum, berupa masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan yang telah mengenalisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat ghibah. Sehingga memicu malpraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2).

Napoleon menyebut, tragedi malapetaka itu datang saat masuknya Djoko Tjandra secara ilegal ke Indonesia melalui perkebunan perbatasan Kalimantan Utara pada 5 Juni 2020. Dia menyebut,
sejak pertengahan Juli 2020 menuding pemerintah terutama aparat penegak hukum telah kecolongan.

“Publikasi sebuah foto selfie Djoko, Anita dan Prasetijo, publikasi selembar surat jalan yang ditanda tangani Prasetijo dan publikasi selembar surat bebas Covid yang ditanda tangani dokter Pusdokkes Polri di media massa telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri, bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat penegak hukum terkait dalam perburuan terpidana yang buron selama 11 tahun,” beber Napoleon.

Menurut Napoleon sejak 16 Juli 2020 terkait keberadaan surat NCB Interpol ke Dirjen Imigrasi nomor: B.1036.2020 tertanggal 5 Mei 2020 yang ditanda tangani Sekretaris NCB Nugroho Slamet Wibowo telah semakin menyudutkan Polri. Terutama divisi Hubungan Internasional Polri yang dipimpinnya dianggap telah menghapus Red Notice Djoko.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan