Aturan Pembatasan Jam Malam Harus Relevan di Lapangan

Kamis, 25 Februari 2021 10:01

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Azwar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyakarat (PKKM) hingga 9 Maret mendatang. Dewan mendorong efektifitas dari kebijakan ini.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Azwar memandang, dalam penerapan PKKM tersebut yang paling penting adalah ketegasan dari penindak peraturan, dalam hal ini pemerintah kota.

“Kalau perpanjangan jam malam saya setuju asalkan penindakan Perwali tegas. Jangan hanya asal buat peraturan sementara masih memberikan potensi bagi masyakarat untuk melanggar. Tetapi bagaimana peraturan tersebut dibuat, kemudian relevan di lapangan,” ujar Azwar, Rabu (24/2/2021).

Apalagi peraturan pembatasan jam malam ini sebelumnya, masyarakat sudah banyak yang mengeluhkan. Diantaranya, pendapatan pelaku usaha yang terus menurun, pemutusan kontrak kerja dan beberapa masalah sosial lainnya.

Meski demikian, Azwar mengatakan, langkah pemerintah telah tepat dan sudah dipikirkan secara secara matang-matang demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hanya saja, penindakan aturan tersebut yang diminta untuk dipertegas.

“Masyarakat butuh keadilan. Kalau penerapan jam malam, yuk sama-sama kita menjalankan aturan tersebut. Kalau kita sama-sama taat, maka ada perubahan signifikan yang bakal muncul. Semoga pembatasan jam malam ini kedepannya sudah tidak diperpanjang kembali,” pungkas Azwar.

Merujuk dalam aturan PKM di Makassar, jam operasional kini dibatasi hingga pukul 22.00 WITA. Kebijakan ini berlaku untuk fasilitas umum, toko, mall, cafe, warung kopi (Warkop), rumah makan, dan game center.

Komentar


VIDEO TERKINI