Batas Paket Pengadaan Kini Rp15 M, Apindo Minta Pemerintah Prioritaskan UMKM Lokal

Kamis, 25 Februari 2021 22:00

Ketua Apindo Makassar, Muammar Muhayang

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Udara segar menyelimuti pelaku UMKM dalam menopang usahanya di masa pandemi, usai ditetapkan aturan untuk menaikkan batasan paket pengadaan pemerintah hingga Rp15 miliar.

Diketahui sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diterbitkan membuka peluang bagi UMKM dan koperasi untuk mengikuti pengadaan pemerintah hingga Rp15 miliar, hal itu melambung tinggi jika dibanding sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Menanggapi hal itu, Ketua Apindo Makassar, Muammar Muhayang menyambut hangat regulasi tersebut. Sepantasnya, UMKM selama ini perlu mendapatkan atensi agar dapat terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Bagus sebenarnya ini. Cuman menurut saya jangan sampai ada yang mengaku UMKM tetapi ternyata pengusaha besar yang menikmati,” keluhnya. Kamis, (25/2/2021).

Pria yang akrab disapa Kiki itu, berharap agar ada jalur khusus yang dibuatkan pemerintah kepada UMKM, karena ada kemungkinan praktik di lapangan tak beleid dengan sasaran yang sesungguhnya, dalam hal ini pelaku usaha yang tepat untuk mendapatkan kebijakan tersebut, terutama UMKM lokal yang butuh perhatian serius.

“Bukan soal jumlah sebenarnya yang masalah, tetapi kesempatan mendapatkan. Bagaimana UMKM bersaing dengan pengusaha besar. Pasti sulit sebab yang kecil-kecil saja selama ini susah dapat,” keluhnya.

Senada dengan Ketua Smart Entrepreneur Indonesia (SEI), Lily Nuryah menganggap bahwa kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, suatu hal yang memang sangat dibutuhkan bagi UMKM. Lebih lanjut, hal itu dapat menjadi terobosan dalam mengatasi kondisi ekonomi yang anjlok selama masa pandemi.

“Ini bagus sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang juga terdampak pandemi. Namun harus tetap sasaran, jangan sampai malah yang usaha besar (Bukan UMKM) yang akan mendapatkan pengadaan,” jelas Lily, (25/2/2021).

Untuk diketahui, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 didorong atas terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. (mg2/fajar)

Bagikan berita ini:
5
4
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar