Perusahaan Rekanan Anak Usaha Telkom Mengadu ke Hakim Agung, Ini Penyebabnya

Kamis, 25 Februari 2021 15:10

Kapal P.T Bina Nusantara Perkasa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Dugaan kejanggalan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pengambilalihan kapal, membuat pihak PT Bina Nusantara Perkasa meminta perlindungan hukum kepadaa Hakim Agung.

Kasus ini bermula saat, Rapat Kreditur pertama tanggal 9 Februari 2021 lalu. Saat itu dalam persidangan salah satu pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Hans Thamrin mengusulkan agar proyek kabel optik bawah laut PT Telkom melalui anak usahanya PT Telkominfra yaitu pemasangan kabel proyek Luwuk – Morowali dan Labuhan Bajo – Rabat yang semula dikerjakan oleh PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS, dialihkan ke pihak ketiga yaitu PT Era Nusantara Jayamahe.

Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa, Ade Arif Hamdan menyebutkan putusan itu tidak jelas dan bahkan terjadi rekayasa.

“PT Bina Nusantara Perkasa masih mampu mengerjakan dan seluruh peralatan kabel sudah ada diatas kapal. Adapun kegiatan kapal dihentikan karena adanya putusan PKPUS dan juga atas permintaan PT Telkominfra,” katanya melalui pernyataan resmi yang diterima fajar.co.id, Kamis (25/2/2021).

Ade Arif menyebutkan PT Bina Nusantara Perkasa awal menjalin kontrak dengan PT Telkominfra sekitar Rp 85 miliar dan akan dapat diperoleh keuntungan sekitar Rp 30.000.000.

PT Bina Nusantara Perkasa sendiri telah mengerjakan sebagian pekerjaan yaitu menaikan kabel dalam kapal, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8,5 miliar dan jasa atas pekerjaan itu sampai sekarang juga belum dibayar oleh P.T Telkominfra.

Komentar