Laporkan Jokowi ke Polisi, Aliansi Umat Sulsel: Mana Keadilan Itu?

Jumat, 26 Februari 2021 18:49

Perwakilan Aliansi Umat Sulsel, Jamal Kamaruddin (tengah)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kerumunan yang terjadi saat Presiden Jokowi berkunjung Maumere, NTT hingga terjadi kerumunan, ditanggapi oleh sejumlah pihak di Kota Makassar. Salah satunya dari Aliansi Umat Sulawesi Selatan (Sulsel).

Mereka menilai, ada dugaan tindak pada pada aksi kerumunan yang terjadi saat Jokowi berkunjung kawasan Indonesa bagian timur beberapa waktu lalu, dan dianggap melanggar protokol kesehatan.

Perwakilan Aliansi Umat Sulsel, Jamal Kamaruddin, mengatakan, kerumunan yang terjadi di sana membuat pihaknya bertindak tegas dengan membuat laporan polisi soal kerumunan di masa pandemi yang masih berlangsung saat ini.

Pihaknya melaporkan kerumunan itu ke Polrestabes Makassar pada Jumat siang, (26/2/2021) tadi.

“Intinya di sini pelanggaran prokes berdasarkan yang sudah kita uraikan. Sesungguhnya berdasarkan asas kesamaan di mata hukum yang diduga menghalangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan yang tidak sesuai,” kata Jamal di Polrestabes Makassar.

Dia menganggap, aturan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya seakan tidak adil. Jokowi yang datang ke NTT hingga terjadi kerumunan, juga termasuk pelanggaran protokol kesehatan,

Olehnya itu, lanjut Jamal, Jokowi tetap harus disanksi meski dia berkunjung ke NTT dalam hal kunjungan kerja, dan sebagai orang nomor satu di Indonesia. Ia pun meminta kepada penegak hukum untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih bagi setiap pelanggar protokol kesehatan.

“Jangan hukum masyarakat. Semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Mana keadilan itu.? Sekalipun siapa melanggar, suatu hukum di republik ini, harus diberikan sanksi hukum sesuai sanksi hukumnya,” jelasnya.

Jamal juga meminta kepara para pengamat hukum maupun dari akademi untuk melihat dan menilai hukum di Indonesia, yang ia anggap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, langsung disanksi. Sementara Jokowi tidak/

“Saya minta seluruh khususnya di Makasar, para pendekar hukum, mana semuanya. Mana profesor, doktor, praktisi hukum, yang berani mencoba mengkritisi hukum yang ada di republik ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI dua periode ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2/2021) lalu.

Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi nampak disambut ribuan warga di Maumere, Kabupaten Sikka, hingga menyebabkan kerumunan.

Jokowi juga nampak membagi-bagikan bingkisan yang dilemparnya dari mobil ke arah kerumunan warga.

Banyak pihak yang menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih saat ini pandemi Covid-19 masih terus melanda tanah air. Pemerintah sendiri juga ketat dan melarang membuat kerumunan.

Pemerhati sosial politik, Ferdinand Hutahaean menilai, kejadian itu bukan kerumunan yang direncanakan Presiden. Sehingga kejadian itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran protokol kesehatan.

“Kerumunan di NTT itu bukan kerumunan yang direncanakan. Tapi faktanya adalah Jokowi datang menuju lokasi peresmian, dan warga berdiri menyambut. Jokowi kemudian menyapa warganya, karen tak mungkin Jokowi berlalu tak bertegur dengan warga karena prokes. Ayolah gunakan nalar sehat mencerna peristiwa,” ucap Ferdinand Hutahaean dikutip akun twitternya. (Ishak/fajar)

Bagikan berita ini:
7
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar