Praktisi dan Ahli Hukum Ditantang Kaji Pelanggaran Kerumunan Jokowi di NTT

Jumat, 26 Februari 2021 19:46

Perwakilan Aliansi Umat Sulsel, Jamal Kamaruddin (tengah)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kerumunan Presiden Jokowi saat berkunjung ke NTT terus menuai protes. Kerumunan yang terjadi di sana tidak diproses hukum, meski dianggap melanggar protokol kesehatan.

Penegakan hukum dianggap tidak adil. Lantaran hal serupa juga pernah terjadi saat Habib Rizieq Shihab (HRS) menggelar pesta pernikahan anaknya, hingga menimbulkan kerumunan hingga diproses hukum.

Sementara Jokowi yang datang ke NTT dan menimbulkan kerumunan, tidak diproses secara hukum. Perwakilan Aliansi Umat Sulsel, Jamal Kamaruddin pun meminta keadilan dan mengkritisi hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jangan seperti HRS. Kalau HRS salah, ditahan. Kalau HRS tidak salah, bebaskan. Kalau Jokowi salah, tahan. Kalau Jokowi tidak salah, bebaskan juga. Jangan ada pilih kasih di mata hukum,” kata Jamal, Jumat (26/2/2021).

“Saya tantang semua profesor dan doktor yang yang ada di Sulsel. Khususnya di Makassar terkait orang yang telah melanggar peraturan kesehatan republik ini tidak diberikan sanksi hukum. Mana profesor, doktor, praktisi hukum, yang berani mencoba mengkritisi hukum yang ada di republik ini,” sambung dia di Polrestabes Makassar.

Bagikan berita ini:
6
10
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar