FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Penjemputan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tamparan keras bagi partai pengusungnya, khususnya PDI Perjuangan yang begitu dekat dengan sosok orang nomor satu di Sulsel itu.
Pengamat politik, Andi Luhur Prianto menilai, Nurdin Abdullah memang tak pernah mendeklarasikan diri sebagai kader PDIP, namun dirinya menjadi salah satu repsentasi kepala daerah yang berhasil dari usungan PDIP.
"KPK masih memeriksa NA. Belum diumumkan status hukumnya. Meskipun demikian relasi NA dan PDIP. NA selalu direpresentasikan sebagai kepala daerah yang berhasil dari usungan PDIP. Hal itu membuatnya memberikan dampak yang tidak sedikit bagi PDIP," papar Luhur kepada Fajar.co.id, Sabtu (27/2/2021).
Dampaknya, lanjut dosen dari Universitas Muhammadiyah itu, PDIP akan semakin sulit membangun branding sebagai partai anti korupsi. Lantaran, penangkapan kepala daerah yang punya kaitan dengan PDIP, bukan kali pertama di beberapa tahun belakangan ini.
Misalnya di akhir tahun 2020 kemarin, ada nama eks Mensos, Juliari Batubara juga diciduk KPK. "Di tingkat nasional, PDIP-pun sedang menghadapi kasus korupsi yang melibatkan kader-kadernya. Dampaknya secara elektoral, PDIP akan sulit membangun platform isu anti-korupsi dan pemerintahan bersih pada agenda-agenda politik yang dihadapi," jelas luhur.
Sebelumnya, Ketua DPD PDIP, Andi Ridwan Witirri mengaku, terkejut denganpemberitaan mengenai penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK.
“Dalam penilaian saya, Nurdin Abdullah itu sosok yang baik, dekat dengan petani, jujur, dan sosok muslim yang saleh. Kami tentu saja hormati proses hukum yang seharusnya berkeadilan. Namun yang perlu kami luruskan bahwa Nurdin itu bukanlah OTT dalam pengertian ada kejadian pelanggaran hukum, dan ada dana yang secara langsung dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan, karena memang tidak ada dana di rumah Prof Nurdin, mengingat Beliau juga sedang dalam keadaan tidur, lalu di bangunkan oleh aparat hukum”, ujar Andi.
