Prof.Hamdi Muluk: Survei Opini Publik tentang Kinerja Menteri Dapat Menyesatkan

Minggu, 28 Februari 2021 22:21

Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin saat mengumumkan enam menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. (d...

FAJAR.CO.ID, JAkARTA — Ada bias popularitas jika kinerja menteri diuji hanya melalui survei opini publik. Hal itu, diungkapkan oleh Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk.

“Survei opini publik tentang kinerja menteri, dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi. Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik,” kata Prof.Hamdi Muluk dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/2).

Guru besar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) ini menyarankan pengujian kinerja seharusnya menggunakan metodologi semacam analisa kebijakan publik (public policy analysis). Karena harus dilihat dari berbagai macam sisi.

“Karena itu, yang harus ditanya adalah orang-orang yang mengerti secara teknis kementerian itu. Jadi semacam panel ekspert, dari pakar-pakar yang bisa menilai secara objektif. Kumpulkan lah 100, 200, atau 300 pakar, itu akan lebih fair,” kata Hamdi.

Lebih lanjut, Hamdi juga menghargai jika publik berpedapat dalam menilai kinerja Menteri. Karena menurut Hamdi, secara subjektif boleh saja puas atau dimata dia bagus. Padahal responden itu tidak punya pengetahuan yang memadai untuk menilai kinerja. Hal itu menurut Hamdi hal itu membuat bias popularitasnya akan sangat kuat.

“Jika tradisi menilai kinerja menteri/kementerian hanya dengan survei opini publik terus dilakukan maka akan jadi pembodohan kepada masyarakat. Misleading lah paling enggak. Jadi nanti orang mengira tokoh-tokoh tadi yang dinilai dia puas dan diframing di media kalau dia berprestasi, kinerjanya bagus. Ini akan menjadi misleading, jadi menyesatkan.” tegas Hamdi.

Komentar


VIDEO TERKINI