Izin Investasi Miras, Syaikhul Islam: Meningkatkan Kriminalitas, Bisa Lost of Generation

Senin, 1 Maret 2021 14:00

Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB sekaligus Anggota DPR RI, Syaikhul Islam. Foto: Dok. PKB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021, yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

Perpres yang ditandatangani pada 2 Februari 2021 lalu itu menuai penolakan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB menolak legalisasi miras berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain menjaga masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif.

“Legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas, bisa lost of generation,” kata Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam dalam keterangan tertulis diterima (1/3/2021).

PKB menilai, legalisasi miras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila.

“Jangan pula penghargaan pada keyakinan atau adat tertentu jadi alasan. Ini negara Pancasila, penghargaan pada suatu keyakinan tidak boleh melukai keyakinan yang lain,” sambung anggota DPR RI ini.

Masa depan bangsa Indonesia, lanjut Syaikhul, jauh lebih penting dari pada apapun, apalagi cuma sekedar ingin menarik investasi.

“Apalagi cuma sekadar menarik investasi. Apakah masa depan generasi bangsa ini mau ditukar dengan investasi yang tidak jelas, toh masih banyak ruang investasi lain yang lebih menjanjikan,” tukasnya.

Komentar