Koordinator TPDI Menilai KPK Melanggar Pasal 5 dan 7 KUHAP Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Senin, 1 Maret 2021 14:16

Petrus Selestinus

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang di lakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak pada tempatnya.

Pasalnya, OTT yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2021. Nurdin Abdullah tidak sedang melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak semestinya dijemput tengah malam di rumah kediamannya pada saat sedang tidur lelap.

“KPK tidak boleh atas nama OTT melakukan penangkapan dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, yang tidak sedang bersama-sama dengan pelaku dugaan korupsi suap yang di OTT KPK yaitu Agung Sucipto (Kontraktor), Nuryadi (Sopir Agung Sucipto), Syamsul Bahri (ADC Gub Sulsel), Edy Rahmat (Sekdis PU Provonsi), dan Irfandi (Sopir Edy Rahmat),” tutur Petrus, Minggu (28/2/2021).

Lebih lanjut, Petrus Selestinus, menilai KPK mestinya menggunakan mekanisme pemanggilan melalui Surat Panggilan terhadap Nurdin Abdullah, entah sebagai saksi atau tersangka manakala pada saat pemeriksaan pasca OTT. Sehingga dengan demikian penangkapan terhadap Nurdin Abdullah menjadi tidak sah.

“Memang barang bukti hasil OTT satu koper berisi uang Rp. 1 Miliar, yang disita dari tangan 5 (lima) pelaku lain yaitu Agung Sucipto dan kawan-kawan. Namun yang harus segera dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan adalah Sucipto Agung dan lainnya, sebagai orang yang tertangkap tangan,” jelas Petrus.

Pria yang sehari-harinya merupakan seorang Advokat ini, menilai KPK telah melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP, yang mewajibkan Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hukum dan HAM seseorang, menurut pertimbangan yang layak dan patut.

“KPK dalam kasus tertentu sudah tidak berpijak lagi kepada KUHAP dan jiwa serta semangat UU KPK, hasil revisi yang lebih menekankan Penyelidik dan Penyidik bekerja secara profesional, terukur terutama menghormati HAM orang lain yang dalam kasus ini HAM Nurdin Abdullah telah dilanggar dengan sikap dan perilaku yang tidak patut dan layak,” terangnya.

Diketahui, sebelumnya Veronica Morinaga, membantah bawah Nurdin Abdullah di tangkap dalam OTT. Padahal Gubernur Sulsel ini sedang istirahat di kediamannya.

“Mengenai informasi yang beredar di media, Gubernur Nurdin Abdullah terkena Operasi Tangkap Tangan ‘itu tidak benar’, karena Bapak saat itu sedang istirahat bersama keluarganya,” ucap Vero dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021). (Mg1/Fajar).

Bagikan:

Komentar